Majelis Hakim Tipikor PN Makassar Menolak Keberatan Terdakwa Ir. H. Haris Yasin Limpo, MM. dan Irawan Abadi dalam Kasus Korupsi PDAM Kota Makassar

0

 

Makassar, 29 Mei 2023 - Pada hari Senin, Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak semua keberatan dan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Ir. H. Haris Yasin Limpo, MM., dan terdakwa Irawan Abadi dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar untuk pembayaran tantiem, bonus/jasa produksi tahun 2017 hingga 2019, serta premi asuransi dwiguna jabatan walikota dan wakil walikota tahun 2016 hingga 2019.


Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Makassar, Ketua Majelis Hakim Hendri Tobing, S.H., M.H membacakan putusan sela terhadap perkara tersebut. Majelis Hakim menyatakan bahwa semua keberatan dan eksepsi dari pihak terdakwa ditolak, dan memerintahkan agar pemeriksaan pada pokok perkara dilanjutkan.


Sidang tersebut dihadiri oleh tim Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang terdiri dari Muhammad Yusuf, SH.MH, Kamaria, SH.MH, dan Abdullah, SH.MH. Setelah membacakan putusan sela yang menolak keberatan dari terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan alat bukti saksi-saksi pada persidangan berikutnya yang dijadwalkan pada tanggal 5 Juni 2023.


Dalam surat dakwaan, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Ir. H. Haris Yasin Limpo, MM., dan terdakwa Irawan Abadi, SS., M.Si diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana PDAM Kota Makassar untuk pembayaran tantiem, bonus/jasa produksi tahun 2017 hingga 2019, serta premi asuransi dwiguna jabatan walikota dan wakil walikota tahun 2016 hingga 2019. Dakwaan tersebut didasarkan pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


Akibat dari penggunaan dana yang tidak sesuai prosedur tersebut, terdapat kerugian keuangan daerah kota Makassar, terutama pada PDAM Kota Makassar, dengan nilai total mencapai Rp 20.318.611.975,60. Keberlanjutan persidangan akan membuktikan dakwaan tersebut.


Dengan ditolaknya keberatan dan eksepsi dari terdakwa, kasus ini akan terus berlanjut dalam persidangan selanjutnya. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akan membuktikan dakwaan mereka dengan menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti pada sidang yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5 Juni 2023.

Posting Komentar

0 Komentar
Posting Komentar (0)