Jaksa Agung ST Burhanuddin Raih Predikat WTP 6 Kali Berturut-Turut, Kejaksaan Agung Berkomitmen Jadi Institusi yang Akuntabel di Mata Publik

0


Jakarta, Selasa 25 Juli 2023 - Pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2022 yang berlangsung di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan bangga mengumumkan bahwa Kejaksaan Agung berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut.


Dalam sambutannya, Jaksa Agung mengucapkan terima kasih kepada BPK RI karena dukungannya yang konsisten dalam menilai dan memberikan predikat WTP kepada Kejaksaan Agung. Prestasi ini merupakan hasil dari upaya dan kerja keras seluruh Insan Adhyaksa yang ada, dan Jaksa Agung berharap pencapaian ini akan terus berlanjut ke depannya sebagai salah satu komitmen Kejaksaan Agung untuk menjadi institusi yang akuntabel di mata publik.


Lebih lanjut, Jaksa Agung menegaskan bahwa capaian predikat WTP ini bukanlah sekadar prestasi yang mudah diraih atau bagian dari rutinitas kerja semata. Namun, hal ini merupakan kewajiban yang harus dipatuhi untuk memastikan pengelolaan keuangan Kejaksaan berjalan dengan tertib, transparan, dan akuntabel secara berkelanjutan.


"Pencapaian ini akan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Kejaksaan untuk terus bekerja keras, cermat, cerdas, dan serius demi meraih capaian opini dan penilaian yang diharapkan oleh seluruh satuan kerja di segenap jajaran Kementerian maupun Lembaga," ujar Jaksa Agung.


Jaksa Agung juga menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah hal yang sangat penting bagi setiap lembaga negara.


Sejalan dengan hal tersebut, Jaksa Agung menilai bahwa seluruh pihak harus memberikan penghargaan atas tugas dan tanggung jawab BPK RI dalam mengontrol pengelolaan keuangan negara secara tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud.


Jaksa Agung juga menegaskan bahwa Kejaksaan Agung sebagai lembaga pemerintahan di bidang penegakan hukum memiliki kewajiban untuk menjadi panutan dan memberi contoh dalam segala hal, terutama dalam meningkatkan pengabdian dan pelayanan hukum kepada masyarakat.


"Penggunaan uang negara adalah tentang akuntabilitas dan transparansi sehingga belanja negara semakin baik, tepat guna, dan bermanfaat," tambahnya.


Jaksa Agung berjanji untuk memperhatikan dengan serius rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI dan menindaklanjutinya secara tuntas demi terciptanya "Akuntabilitas Untuk Semua."


Acara tersebut juga dihadiri oleh Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, serta beberapa pejabat dari Kejaksaan Agung dan BPK RI. Anggota I BPK RI juga memberikan selamat atas komitmen dan upaya Jaksa Agung beserta jajarannya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.


Dengan prestasi predikat WTP yang berhasil diraih selama 6 kali berturut-turut, Kejaksaan Agung berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan baik secara teknis maupun administratif demi mencapai tata kelola anggaran yang baik dan efisien. Semua pihak diharapkan dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas Kejaksaan Agung ke depannya, sehingga harapan bersama untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud.

Posting Komentar

0 Komentar
Posting Komentar (0)