Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Menerima Kunjungan Komisi III DPR RI untuk Evaluasi Penanganan Korupsi

0


Makassar, Kamis (06/07/2023) - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Leonard Eben Ezer Simanjuntuk SH., MH. didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Zet Tadung Allo SH., MH. beserta para Asisten, Kabag TU dan para Kajari di Wilayaah Hukum Kejati Sulsel serta para Koordinator pada Kejati Sulsel menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI Masa Persidangan V Tahun 2022-2023.


Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ini dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja Kejaksaan, khususnya terkait evaluasi penanganan perkara pidana dan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat di Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Komisi III juga ingin menggali informasi lebih lanjut agar dapat memberikan rekomendasi perbaikan dan langkah strategis yang sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan.


Salah satu kasus yang menarik perhatian masyarakat Sulawesi Selatan dan menjadi perhatian Komisi III DPR RI adalah kasus PDAM Kota Makassar dan kasus Tambang Pasir Laut Takalar. Supriasyah menyampaikan pertanyaannya kepada Kajati SulSel Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengenai sejauh mana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menyelesaikan kedua kasus tersebut.


Dalam tanggapannya, Kajati SulSel menjelaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menangani kasus-kasus tersebut dengan profesional. Dalam penanganan perkara korupsi, Kejaksaan mempertimbangkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang atau korporasi sebagai tersangka. Leo Simanjuntak, panggilan akrab Kajati SulSel, menegaskan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan suatu kepastian yang harus dijaga dengan baik sebagai amanah rakyat.


Leo Simanjuntak juga menyampaikan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat, seperti kasus PDAM Kota Makassar dan kasus Tambang Pasir Laut Takalar, telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk diproses lebih lanjut. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga berupaya menyelesaikan perkara tindak pidana umum melalui pendekatan restorative justice atau penghentian penuntutan diluar pengadilan dengan pendekatan yang lebih humanis, tetapi tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.


Johan Budi Sapto Pribowo, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, mengapresiasi langkah tegas Kajati SulSel dalam memberantas korupsi di Sulawesi Selatan tanpa kompromi. Ia berharap agar seluruh jajaran kejaksaan di Sulawesi Selatan mendukung Kajati dalam penanganan perkara korupsi tersebut, mengingat perbuatan para koruptor telah menyakiti hati rakyat.


Kunjungan kerja spesifik ini merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan sinergi antara DPR RI dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam upaya memberantas korupsi dan meningkatkan penerimaan negara. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI, diharapkan penanganan perkara pidana dan korupsi di wilayah Sulawesi Selatan dapat lebih optimal dan memberikan keadilan bagi masyarakat.


Dalam kesempatan ini, Kajati SulSel Leonard Eben Ezer Simanjuntak juga menyampaikan komitmen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk terus melakukan penegakan hukum yang tegas dan profesional guna memberantas korupsi serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.


Dengan kunjungan ini, diharapkan kerja sama antara Komisi III DPR RI dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akan semakin erat dan sinergis dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat.

Posting Komentar

0 Komentar
Posting Komentar (0)