Kejati Sulsel Menaikkan Status Penyelidikan ke Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Kokupsi Pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao Tahun 2021 s/d 2022

0

Rabu, 02 Agustus 2023 - Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengumumkan peningkatan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao pada periode tahun 2021 hingga 2022. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, memimpin ekspose berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print- 676/P.4/Fd.1/07/2023 tanggal 24 Juli 2023.


Hasil penyelidikan yang telah dilakukan mengungkapkan beberapa peristiwa pidana yang diduga terjadi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao, antara lain:


  1. Penyaluran Kredit Fiktif: Pelaku diduga mengajukan kredit atas nama orang lain tanpa jaminan kredit, atau mengajukan kredit atas nama pihak lain seperti keluarga atau teman, dengan tujuan untuk keperluan pribadi para terduga pelaku.
  2. Penggantian Barang Jaminan BPKB: Terduga pelaku diduga memasukkan BPKB arsip kendaraan sebagai jaminan produk kreasi atas nama beberapa nasabah, lalu salah satu nasabahnya BPKB-nya dibalik nama untuk dijadikan jaminan kepembiayaan lain.
  3. Penyaluran Skim Produk Kredit Tidak Sesuai Prosedur: Terduga pelaku diduga merekayasa dokumen pengajuan kredit seperti keabsahan BPKB dan rekening koran, sehingga pencairan kredit dapat berjalan lancar.
  4. Penarikan dan Pengalihan Barang Jaminan BPKB (Mobil): Terduga pelaku diduga melakukan penarikan kendaraan tanpa sepengetahuan pimpinan, dan kendaraan tersebut diserahkan kepada orang lain.
  5. Tidak Setor Angsuran Nasabah: Terduga pelaku diduga tidak melakukan penyetoran angsuran dari nasabah.
  6. Penggelapan Uang Klaim Asuransi: Terduga pelaku diduga melakukan penggelapan uang klaim asuransi.


Dugaan tindak pidana tersebut diduga melanggar beberapa peraturan, antara lain:


  1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah Pasal 2 huruf g mengenai kekayaan Negara/Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain.
  2. Peraturan Direksi PT Pegadaian No. 153 Tahun 2022 tentang Pedoman Pegadaian Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat, Bab III yang mengatur Persyaratan Calon Rahin Menurut Kriterianya.
  3. Peraturan Direksi PT Pegadaian No. 10 Tahun 2020 tentang Kebijakan Perkreditan Pegadaian.
  4. Peraturan Direksi PT Pegadaian No. 161 Tahun 2019 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Pegadaian Kreasi.
  5. Peraturan Direksi PT Pegadaian No. 107 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pegadaian Kreasi Multiguna.


Akibat dugaan penyimpangan yang terjadi pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao, PT. Pegadaian (Persero) dilaporkan mengalami kerugian total sebesar Rp.1.297.973.515,-. Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Satuan Pengawas Internal (SPI) Nomor: R-199/00438.00/2022 tanggal 24 November 2022 mendukung pernyataan ini.


Pihak Kejaksaan menegaskan bahwa kasus ini disangkakan dengan pasal primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Proses penyidikan akan segera dilakukan untuk mengusut lebih lanjut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao dan melibatkan beberapa terduga pelaku. Kejaksaan akan mengupayakan penegakan hukum yang tegas untuk memberantas korupsi dan menegakkan keadilan.

Posting Komentar

0 Komentar
Posting Komentar (0)