Terdakwa Haris Yasin Limpo Dkk Menyerahkan Duplik Kepada Penuntut Umum Kejati Sulsel Dalam Sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi Keuangan PDAM Kota Makassar

0

 



Makassar, Senin (28/08/2023) - Sidang perkara tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana PDAM Kota Makassar digelar di Pengadilan Negeri Kelas I Makassar pada pukul 11.00 WITA. Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim membuka agenda pembacaan Duplik oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, sebagai respons terhadap Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.


Pada tahap persidangan ini, Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan Duplik kepada Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Poin utama dalam Duplik ini adalah bahwa Terdakwa, yaitu Ir. H. Haris Yasin Limpo, MM, dan Irawan Abadi, SS, M.Si, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar. Tindak pidana ini berkaitan dengan pembayaran tantiem dan bonus/jasa produksi pada tahun 2017 hingga 2019, serta premi asuransi dwiguna jabatan Walikota dan Wakil Walikota dari tahun 2016 hingga 2019.


Dakwaan yang dihadapi Terdakwa mencakup Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


Tindakan yang didakwa kepada Terdakwa dan rekan-rekannya diyakini telah menyebabkan kerugian keuangan bagi PDAM Kota Makassar, khususnya dalam pembayaran tantiem, bonus/jasa produksi, dan premi asuransi dwiguna jabatan. Total kerugian tersebut diestimasikan mencapai Rp. 20.318.611.975,60 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen).


Majelis Hakim telah menjadwalkan sidang berikutnya pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, dengan agenda pembacaan putusan dalam kasus ini.

Posting Komentar

0 Komentar
Posting Komentar (0)