Sosialisasi Pemilu 2024 di Hotel Pantan, Bawaslu Tana Toraja Ingatkan ASN Tidak Blunder

0


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tana Toraja menggelar Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pemilu 2024 di Aula Pantan Toraja Hotel, Jl Pongtiku Nomor 116, Poros Makale-Rantepao, Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Kamis (26/10/2023).


Dalam arahannya, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Tana Toraja, Theofilus Lias Limongan, mengungkapkan agar para ASN tidak blunder dalam menghadapi Pemilu 2024 yang tinggal menghitung bulan.


"Bawaslu saat ini concern melakukan pencegahan. Kegiatan sosialisasi ini penting karena kondisi di tengah masyarakat, khususnya ASN, belum sepenuhnya memahami apa yang harus dilakukan terhadap proses demokrasi," ujar pria yang akrab disapa Theo itu.


Bawaslu, lanjut Theo, akan membangun kesepahaman bersama ASN bagaimana menghayati tugas, posisi, serta asas netralitas dalam tahun pemilu 2024, khususnya dalam ruang lingkup ASN Tana Toraja.


"Para ASN mestinya tidak perlu takut dengan intimidasi-intamidasi calon, baik calon legislatif maupun eksekutif. Karena konsekuensi ketidaknetralan ASN berdampak pada kepercayaan publik," sambungnya.


Ketidaknetralan ASN dapat menggiring opini publik bahwa kapasitas ASN dan masyarakat menjadi sama atau boleh bertindak layaknya masyarakat biasa.


Sebagai contoh, pada Pilkada 2020 lalu, salah satu lurah di Kabupaten Tana Toraja tertangkap kamera memamerkan spanduk salah satu pasangan calon (paslon), dan dipamerkan di media sosial.


Akibatnya, lurah tersebut di sanksi oleh bawaslu dan dipidana kurungan selama 3 bulan.


Hal tersebut menjadi peringatan agar ASN di Tana Toraja tidak terjebak dalam politik praktis.


Di lain pihak, pejabat pembina kepegawaian di lingkungan kabupaten, dalam hal ini bupati, wajib menciptakan iklim yang kondusif agar tidak terjadi intimidasi pada bawahannya, dalam menentukan pilihan saat Pemilu.


Kelompok ASN yang berkaitan langsung dengan calon/paslon, kata Theo, potensi pelanggarannya hanya kecil.


"Yang banyak terjadi adalah ASN itu tunduk kepada calon/paslon, karena beberapa faktor. Salah satunya, ASN itu sendiri ingin mendapatkan jabatan dan lain-lain," ungkap Theo.


"Dari survei Bawaslu Tana Toraja, hampir semua stakeholder di pemerintahan daerah, mulai dari Kepala OPD, pejabat keuangan, pejabat administrator, kepala sekolah, serta guru, tertarik masuk dalam kancah perpolitikan yang merupakan pelanggaran kode etik," tutupnya..


Untuk diketahui, demi menjamin terjaganya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-547 4 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.


SKB telah disepakati bersama, dan ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, bersama dengan Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja.

Posting Komentar

0 Komentar
Posting Komentar (0)