PN Makale Tolak Praperadilan Tersangka Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Bangkelekila-To'yasa

0


Makale - Pengadilan Negeri (PN) Makale menolak permohonan praperadilan yang diajukan Agustinus Tomi Rantepasang, tersangka tindak pidana korupsi proyek peningkatan jalan Bangkelekila-To'yasa,


Putusan penolakan dibacakan hakim dalam sidang di PN Makale, Jl Pongtiku, Kota Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Selasa (5/12/2023).


Plt Kasubsi Intel dan Datun Cabjari Tana Toraja di Rantepao, Didi Kurniawan mengatakan putusan tersebut telah inkrah.


"Sudah inkrah (sah), putusan tersebut dengan nomor perkara Nomor : 1/Pid.Pra/2023/PN Mak," ucapnya.


Ia menjelaskan bahwa dugaan tipikor tersebut terjadi tahun 2018 di Dinas PUPR Toraja Utara.


"2018 lalu, inisal tersangka ATR (Agustinus Tomi Rantepasang)," tuturnya.


Berikut Amar Putusan dari PN Makale mengenai perkara tersebut :


Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.


Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini Nihil.


Hakim yang memutus perkara ini merupakan Hakim Tunggal yang bernama Helka Rerung SH.


Sebekumnya diberitakan, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Tana Toraja di Rantepao, Deri F Rachman, Selasa (7/11/2023) sore, mengumumkan 2 tersangka dalam kasus korupsi proyek peningkatan jalan yang menghubungkan Bangkelekila’ke To’ Yasa di Dinas PUPR Kabupaten Toraja Utara pada tahun anggaran 2018.


Dua tersangka ini adalah BTP dan ATR.


BTP merupakan ASN di Dinas PUPR Kabupaten Toraja Utara, dalam proyek ini bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).


Sedangkan ATR selaku Direktur PT Kurnia Agung Persada sebagai penyedia jasa alias rekanan dalam proyek ini.


Atas perbuatannya ini, kedua tersangka merugikan keuangan negara sebesar Rp 892.146.005.


Tersangka inisial BTP dimana yang bersangkutan menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkekekila - To’yasa pada Dinas PUPR Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 dan saat ini masih bertugas sebagai ASN/PNS aktif.


Sedangkan ATR menjabat selaku Direktur PT KAP selaku penyedia jasa.


Bahwa adapun kasus posisinya dapat dijelaskan sebagai berikut:


Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah menganggarkan dana untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila’-To’yasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Toraja Utara dengan pagu sebesar Rp 7.230.754.000 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018.


Bahwa pekerjaan tersebut kemudian telah dilelang dengan diikuti oleh 6 (enam) peserta lelang dimana pekerjaan tersebut akhirnya dimenangkan oleh PT KAP dengan harga penawaran sebesar Rp 7.002.621.397,20 (tujuh miliar dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh sen).


Bahwa setelah PT KAP ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dilakukan penandatanganan kontrak oleh tersangka ATR selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan tersangka ATR selaku Direktur PT KAP dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari.


Jaksa Penyidik kemudian mencium tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.


Penyidik pun mengumpulkan bukti-bukti dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.


Alat bukti surat dan keterangan ahli telah diperoleh dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka.


Pidsus Cabjari Tana Toraja, Iwan, menjelaskan bahwa dalam tahap perencanaan pengadaan, tersangka BTP selaku PPK saat dalam tahap penetapan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak terlebih dahulu melakukan survei.


Namun, saat menetapkan spesifikasi teknis dan HPS, tersangka BTP menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya yang kegiatannya tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran.


Kemudian, tersangka ATR selaku Direktur PT KAP mengajukan permohonan amandemen kontrak untuk melakukan perubahan tambah kurang volume pekerjaan (Contract Change Order).


Sehingga atas permintaan dari penyedia tersebut, pihak Konsultan Pengawas kemudian membuat Justifikasi Teknis yang menyetujui diadakannya perubahan tambah kurang volume pekerjaan.


Sehingga diadakan amandemen kontrak yang merubah beberapa volume pada item-item pekerjaan.


Pada saat pekerjaan akan berakhir, dilakukan kembali amandemen kontrak yang intinya memperpanjang jangka waktu pekerjaan.


Namun setelah terjadi 2 kali amandemen kontrak, ternyata tersangka BTP selaku PPK dan tersangka ATR selaku pelaksana tidak mematuhi ketentuan kontrak.


Di mana tersangka BTP dan ATR kembali mengubah volume beberapa item pekerjaan tidak didahului dengan permintaan secara resmi dan tanpa sepengetahuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas.


Melainkan hanya atas persetujuan lisan antara tersangka BTP dan tersangka ATR, dimana perubahan volume tersebut tanpa didahului dengan adendum kontrak.


Tersangka BTP juga tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Pengguna Anggaran.


"Konsultan Pengawas sebenarnya telah memberikan teguran kepada tersangka ATR selaku pelaksana namun tersangka ATR beralasan pekerjaan bisa terlambat. Karena itu, ATR tetap melanjutkan pekerjaan," urai Iwan.


"Dalam berjalannya pekerjaan, tersangka ATR selaku pelaksana juga tidak memberikan laporan rutin kepada PPTK melainkan hanya pada pengajuan pencairan," tutupnya.

Posting Komentar

0 Komentar
Posting Komentar (0)